Tuesday, May 30, 2017

Sejarah Poso

Visit Pusat Bet


 Sejarah Poso   Kota Poso terletak di bibir pantai menghadap teluk Tomini di salah satu lengkungan ’lengan’ pulau Sulawesi. Bila diamati dengan baik, posisi Poso sebenarnya sangat strategis di tengah-tengah pulau Sulawesi. Transportasi Utara – Selatan yaitu Makassar, Palu – Gorontalo dan Manado, serta Timur – Barat yaitu Luwuk – Palu, mesti melaui Poso sebagai daerah sentral. Tidak heran bila sebenarnya Poso lebih dahulu dikenal sebagai salah satu kota penting dalam sejarah perdagangan dan pemerintahan di daerah Sulawesi.  Untuk mempersingkat sekilas sejarah panjang Poso, dapat kita titik awali dari tahun 1880-an ketika pemerintah Hindia Belanda yang mengerti arti strategis Poso mulai mengatur pemerintahan di Poso. Belanda berusaha meminimalkan pengaruh kerajaan-kerajaan lokal yang ada waktu itu yaitu kerajaan Poso, Napu, Mori, Tojo, Una Una, dan kerajaan Bungku. Pada1919 seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang waktu itu masih tergabung dalam Keresidenan Manado dibagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanyaDonggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso.  Sampai dengan pemerintahan RI tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom yaitu Onderafdeeling Poso meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukota Poso dan Onderafdeeling



Kota Poso terletak di bibir pantai menghadap teluk Tomini di salah satu lengkungan ’lengan’ pulau Sulawesi. Bila diamati dengan baik, posisi Poso sebenarnya sangat strategis di tengah-tengah pulau Sulawesi. Transportasi Utara – Selatan yaitu Makassar, Palu – Gorontalo dan Manado, serta Timur – Barat yaitu Luwuk – Palu, mesti melaui Poso sebagai daerah sentral. Tidak heran bila sebenarnya Poso lebih dahulu dikenal sebagai salah satu kota penting dalam sejarah perdagangan dan pemerintahan di daerah Sulawesi.


Untuk mempersingkat sekilas sejarah panjang Poso, dapat kita titik awali dari tahun 1880-an ketika pemerintah Hindia Belanda yang mengerti arti strategis Poso mulai mengatur pemerintahan di Poso. Belanda berusaha meminimalkan pengaruh kerajaan-kerajaan lokal yang ada waktu itu yaitu kerajaan Poso, Napu, Mori, Tojo, Una Una, dan kerajaan Bungku. Pada1919 seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang waktu itu masih tergabung dalam Keresidenan Manado dibagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanyaDonggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso.

Sampai dengan pemerintahan RI tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom yaitu Onderafdeeling Poso meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukota Poso dan Onderafdeeling Donggala meliputi Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan ibukotanya Palu. Wilayah tersebut boleh dikatakan pembagian wilayah Sulawesi Tengah bagian Barat dan Timur. Jadi Poso telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Sulawesi wilayah Timur sejak puluhan bahkan seratusan tahun yang lalu. Penduduk asli daerah Poso saat ini sudah bercampur dengan para perantau yang telah berada di daerah ini puluhan bahkan seratusan tahun yang lalu. Selain suku asli, daerah Poso dan sekitarnya didiami oleh pendatang dari daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Bugis Makassar, Toraja, Jawa dan Bali. Hal ini juga merupakan salah satu bukti ketenaran daerah Poso dimasa silam.


Sejarah Kabupaten Poso


Pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan Pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una Una, dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya.

Keenam wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh tiga kerajaan, yakni : Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Raja Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Donggala), dan khusus wilayah bagian Timur yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate.

Sejak Tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso.


Terbagi Dua


Pada 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang sekarang telah dikuasai oleh Hindia Belanda dan mulailah disusun Pemerintah sipil. Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah Poso dalam tahun 1905-1918 terbagi dalam dua kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Keresidenan Manado yakni Onderafdeeling (kewedanan) Kolonodale dan Bungku, sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang disebut Self Bestuure atau Peraturan adat Kerajaan (hukum adat).

Pada 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado di mana Sulawesi tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen.

Sejak 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibuk otanya Poso, yang terdiri dari tiga wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van PoltselykBestuure (HPB).

                  Sejarah Poso   Kota Poso terletak di bibir pantai menghadap teluk Tomini di salah satu lengkungan ’lengan’ pulau Sulawesi. Bila diamati dengan baik, posisi Poso sebenarnya sangat strategis di tengah-tengah pulau Sulawesi. Transportasi Utara – Selatan yaitu Makassar, Palu – Gorontalo dan Manado, serta Timur – Barat yaitu Luwuk – Palu, mesti melaui Poso sebagai daerah sentral. Tidak heran bila sebenarnya Poso lebih dahulu dikenal sebagai salah satu kota penting dalam sejarah perdagangan dan pemerintahan di daerah Sulawesi.  Untuk mempersingkat sekilas sejarah panjang Poso, dapat kita titik awali dari tahun 1880-an ketika pemerintah Hindia Belanda yang mengerti arti strategis Poso mulai mengatur pemerintahan di Poso. Belanda berusaha meminimalkan pengaruh kerajaan-kerajaan lokal yang ada waktu itu yaitu kerajaan Poso, Napu, Mori, Tojo, Una Una, dan kerajaan Bungku. Pada1919 seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang waktu itu masih tergabung dalam Keresidenan Manado dibagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanyaDonggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso.  Sampai dengan pemerintahan RI tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom yaitu Onderafdeeling Poso meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukota Poso dan Onderafdeeling

Distrik Sulawesi Tengah


Ketiga Onderafdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa distrik yakni :

Onderafdeeling Poso, meliputi:Landschap Poso Lage berkedudukan di Poso, Landschap Lore berkedudukan di Wanga, Landschap Tojo berkedudukan di Ampana, Landschap Una Una berkedudukan di Ampana.

Onderafdeeling Bungku dan Mori meliputi : Landschap Bungku berkedudukan di Bungku, Landschap Mori berkedudukan di Mori.

Onderafdeeling Luwuk meliputi : Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk.

Onderafdeeling Donggala

Onderafdeeling Palu

Onderafdeeling Toli Toli

Onderafdeeling Parigi

Kemudian pada tahun 1949 setelah realisasi pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah pada tanggal 13-14 Oktober 1948 di Parigi yang mencetuskan suara rakyat se-Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT). Sul-Teng dapat berdiri sendiri dan ditetapkan bapak Rajawali Pusadan Ketua Dewan Raja-Raja sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah.

Daerah Otonom


Selanjutnya, dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y Binol pada tahun 1952 dikeluarkan PP No. 33 thn 1952 tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari Onderafdeeling Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan Ibukotanya Poso dan daerah Otonom Donggala meliputi Onderafdeeling Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan Ibukotanya Palu.

Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 Thn 1959 Daerah Otonom Poso dipecah menjadi dua daerah Kabupaten yakni : Kabupaten Poso dengan Ibukotanya Poso dan Kabupaten Banggai dengan Ibukotanya Luwuk.


Kepala Daerah


Bupati Kepala Daerah yang pernah memerintah di Kabupaten Poso:

R. Pusadan (1948-1952)

Abdul Latif Dg. Masiki (1952-1954)

Alimoeddin Dg. Matiro (1954-1956)

Djafar Lapasere (1956-1957)

S.Kabo (1957-1959)

A. Wahab (1959-1960)

Ngitung (1960-1962)

Drs. B.L Sallata (1962-1966)

Drs. Galib Lasahido (1967-1973)

Drs. R.P.M Koeswandi (1973-1984)

Soegiono (1984-1988)

Drs. J.W Sarapang (1988-1989)

Arief Patanga (1989-1999)

Drs. H. Abdul Muin Pusadan (1999-2004)

Andi Azikin Sayuti (2004-2005)

Drs. Piet Ingkiriwang (2005 - sekarang).

Load disqus comments

0 komentar